KEMAJEMUKAN DI INDONESIA DARI PENDEKATAN KONSENSUS

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam keunikan sendiri dalam berkehidupan bermasyarakat. Keberagaman ini bisa kita sebutkan juga dengan kemajemukan. Kemajemukan di Indonesia terdiri dari bermacam – macam aspek yang berasal dari suatu kelompok maupun individu. Seperti perwatakan pada tiap individu yang memunculkan nilai - nilai yang membangun bangsa ini. Nilai – nilai inilah yang akan memunculkan suatu pandangan terhadap suatu hal yang bisa juga menimbulkan stereotip terhadap suatu nilai yang lain sehingga banyak kemajemukan di Indonesia.

Istilah Masyarakat Indonesia Majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall dalam bukunya Netherlands India: A Study of Plural Economy (1967), untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik, karena beranekaragam dalam berbagai hal. Menurut J.S. Furnivall masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Masyarakat yang majemuk biasanya menghadapi tantangan ketidakharmonisan dan perubahan yang terus menerus. Kemajemukan masyarakat indonesia dilihat dari berbagai perspektif.

Kemajemukan masyarakat indonesia dapat dipahami melalui beberapa titik pandang, yaitu:

Dipandang secara horizontal, pemahaman ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan adanya satuan-satuan yang keragamannya dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi dan perbedaan unsur-unsur kedaerahan lainnya. Artinya perbedaan tersebut tidak didasarkan kepada kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut. Contohnya adanya suku Bugis, suku Minang, suku Batak di Indonesia terdapat sangat banyak jumlah suku yang lainnya.
        Kemudian yang kedua dipandang secara vertikal, artinya perbedaan dari yang bersifat vertikal yaitu perbedaan dari unsur-unsur tersebut dapat didasarkan kepada kualitas atau kadarnya. Misalnya dari aspek ekonomi akan ditandai dengan adanya golongan atas, bawah dan golongan menengah strata kebangsawanan dan rakyat jelata. Dua titik pandang masyarakat ini merupakan masyarakat kasta yang masing-masing mempertahankan atau memelihara cara berfikir, berperasaan, dan bertindak golongannya, hasilnya adalah tidak adanya kebersamaan sebagai suatu masyarakat yang utuh atau organis. Suatu masyarakat disebut majemuk apabila masyarakat tersebut secara struktural memiliki subkebudayaan - subkebudayaan yang bersifat diverse. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar, serta oleh sering tumbuhnya konflik-konflik sosial, atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Ada banyak macam – macam pendekatan dalam kehidupan sosial ini salah satunya adalah pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini mendapat kritikan dari David Lockwood. Anggapan dasar bahwa setiap sistem sosial memiliki kecenderungan untuk mencapai stabilitas atau equilibrium, sehingga mengabaikan beberapa hal – hal sebagai berikut :

·       setiap faktor sosial mengandung konflik – konflik internal

·       Ada faktor eksternal yang memperngaruhi perubahan sosial

·       Suatu sistem sosial pasti mengalami konflik

·       Perubahan sosial tidak selalu berubah secara gradual

Pendekatan konflik dan pendekatan struktural fungsional yang memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing alangkah baiknya jika mampu disintesakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Sejak zaman Hindia-Belanda struktur masyarakat Indonesia adalah majemuk (plural societies), yakni masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Hal ini terlihat dari tidak adanya kehendak bersama. Kemajemukan tersebut juga dapat dilihat dari adanya pembagian golongan (Pribumi, Eropa, dan Tionghoa) di Indonesia. Hal ini mengakibatkan adanya konflik di dalam masyarakat baik itu antara kaum modal dan buruh, kota dan desa, dll. Konsep kemajemukan di atas memang terjadi pada masa Hindia - Belanda, namun dengan mengikuti modifikasi konsep ini masih relevan untuk masa kini.

Faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia terjadi:

1.    Faktor geografis indonesia yang mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya suku-suku bangsa di Indonesia.

2.    Letak Indonesia di antara samudra Indonesia dan samudra pasifik sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.

3.    Iklim yang berbeda-beda dan struktur tanah yang tidak sama di antara berbagai daerah di kepulauan nusantara ini.

Kemajemukan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat secara horizontal (suku, ras, dan agama) maupun vertikal (tingkat ekonomi, pendidikan, kepentingan, dll). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan di semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

STRUKTUR KEPARTAIAN SEBAGAI PERWUJUDAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

Kemajemukan yang terjadi di Indonesia telah membentuk dan menjadi dasar pengelompokan masyarakat Indonesia. Adanya pengelompokan sosial membentuk suatu kelompok kepentingan atas berbagai dasar yang disebur sebagai partai politik. Berikut ini beberapa partai politik di Indonesia masa Hindia-Belanda beserta latar belakangnya:

1.    Partai Nahdatul Ulama (NU)

Merupakan partai yang mempunyai pandangan anti modernisme islam. Partai ini beranggotakan masyarakat perdesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2.    Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai nasionalis yang mempunyai ideologi marhaenisme dan partai ini memperoleh dukungan dari elit birokrasi (tradisional jawa yang berpendidikan).

3.    Partai Komunis Indonesia (PKI)

Sama halnya dengan PNI, PKI juga memperoleh dukungan yang kuat dari golongan islam non-santri di daerah jawa tengah dan jawa timur terutama dari daerah perdesaan.

4.    Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Partai ini memperoleh dukungan dari golongan elit berpendidikan, namun partai ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat perdesaan. Oleh karena itu PSI memeperoleh dukungan terbesar dari luar jawa.

5.    Partai Katholik Indonesia dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Partai yang berasaskan katholik dan kristen ini hanya mampu memasuki daerah-daerah yang belum terpengaruh agama islam, hindu, maupun budha. Contohnya: Maluku, Tapanuli, Sulawesi Utara, dan Nusa tenggara.

Melihat struktur yang demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konflik antar partai politik di Indonesia pada masa silam merupakan konflik antara kelompok-kelompok sosial kultural berdasarkan perbedaan suku, agama, daerah dan stratifikasi sosial.

Kemajemukan di Indonesia merupakan berkah tersendiri bagi bangsa ini, karena kemajemukan ini Indonesia mempunyai banyak keanekaragaman manusia yang menghasilkan nilai – nilai baik bagi kelompoknya maupun individu itu sendiri. Indonesia juga memiliki keindahan sendiri di tiap daerahnya yang dihasilkan oleh tangan – tangan tiap individunya yang berada di daerah tersebut. Syukurnya kita masih melekat adat atau kebiasaan baik seperti gotong royong sehingga ancaman yang akan datang bisa teratasi.

Daftar pustaka

·       Wahyu Febriyanto S. W  . “Sistem Sosial Budaya Indonesia”. (Online). (http://wahyufisipuns.blogspot.co.id/2014/02/sistem-sosial-budaya-indonesia.html, diakses 17 Desember 2015).

·       Agus Santosa. “Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia”. (Online). (https://agsasman3yk.wordpress.com/2011/04/06/struktur-majemuk-masyarakat-indonesia/, diakses 18 Desember 2015)